PARBOABOA, Jakarta – Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menyampaikan pandangannya terkait polusi udara yang kian memburuk di DKI Jakarta.
Menurutnya, sumber polutan terbesar memburuknya kualitas udara di Jakarta berasal dari sektor transportasi (44 persen) dan sektor industri (31 persen).
“Dari keseluruhan transportasi, kendaraan roda dua menghasilkan beban pencemaran paling tinggi jika dibandingkan dengan kendaraan lainnya,” kata Djoko Setijowarno kepada Parboaboa pada Selasa (15/8/2023).
Disamping itu, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) tahun 2022, terdapat sebanyak 25,5 juta kendaraan bermotor yang terdaftar beroperasi di DKI Jakarta dan 78 persen di antaranya merupakan sepeda motor.
Namun demikian, dengan adanya isu transportasi, pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara serius.
“Tidak berani mengungkap kebijakan ERP ( electronic road pricing ) di Kota Jakarta yang dapat menjadi kebijakan penting dan utama,” ucapnya.
Padahal, lanjutnya, negara memiliki anggaran yang cukup untuk membereskan kualitas buruknya udara di perkotaan.
Hal ini terbukti dari pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang memiliki skema insentif kendaraan listrik untuk tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp 12,3 triliun.
Rinciannya, untuk insentif sepeda motor listrik tahun 2023 sebesar Rp1,4 triliun (200.000 unit) dan tahun 2024 sebesar Rp4,2 triliun (600.000 unit).
Insentif mobil listrik tahun 2023 Rp1,6 triliun (35.862 unit) dan tahun 2024 Rp4,9 trilun (107.587 unit).
Insentif pembelian bus listrik tahun 2023 Rp48 miliar (138 unit) dan tahun 2024 sebanyak Rp144 miliar (414 unit).
Lebih lanjut, Djoko menuturkan, solusi untuk memperbaiki kulitas udara di Jakarta adalah dengan membenahi angkutan umum agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadinya.
“Bekaca dari KRL Jabodetabek, sebelum tahun 2013 layanannya sangat buruk, hanya mampu mengangkut rata-rata 350 penumpang per hari. Setelah dilakukan pembenahan di banyak hal, dalam kurungan 5 tahun penumpang bertambah sampai 1,1 juta penumpang di tahun 2018,” jelasnya.
Dia menambahkan, kekurangan koordinasi antar kebijakan membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan polusi udara di perkotaan tidak pernah tuntas.
Yang dimaksud adalah Kemenhub, Kemenkeu, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, dan Kemendagri.
“Masing-masing gugatan bergerak dengan caranya sendiri tanpa memperhatikan data dan fakta yang sebenanya terjadi. Akhirnya target negara menjadi tidak tepat sasaran,” tegasnya.
